kanalkalteng.com, Palangka Raya - Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon meminta pemerintah daerah memberikan solusi terbaik untuk menangani persoalan kerusakan jalan Palangka Raya-Kuala Kurun.
kanalkalteng.com, PALANGKA RAYA - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto mengatakan, media sosial saat ini telah menjadi sarana edukasi dan pengembangan kreativitas bagi warga.
kanalkalteng.com, Palangka Raya - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Diran mengatakan, efisiensi anggaran yang sudah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tersebut, tidak mengurangi kualitas layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
kanalkalteng.com, Palangka Raya - Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S Dohong menyerahkan secara langsung berkas usulan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih periode 2025-2030, yakni Agustiar Sabran dan Edy Pratowo, ke Kementerian Dalam Negeri.
kanalkalteng.com, Palangka Raya - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan meminta seluruh perusahaan besar swasta yang beroperasi di daerah ini terlibat dalam penaggunalan bencana banjir.
kanalkalteng.com, Palangka Raya - Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi meminta pemerintah daerah segera melakukan peninjauan harga bahan pokok di pasaran.
kanalkalteng.com , Palangka Raya - Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Sengkon meminta kepada perusahaan besar swasta (PBS) di daerah ini agar turut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
kanalkalteng.com, Palangka Raya - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid menilai, mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2019-2024, Sugianto Sabran layak menjadi menteri.
kanalkalteng.com , Palangka Raya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah mengumumkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih periode 2025-2024, yakni H. Agustiar Sabran dan Edy Pratowo.
kanalkalteng.com, Palangka Raya - Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi mengatakan, kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan pengecer sebagai sub pangkalan, dapat mencegah terjadinya monopoli gas LPG bersubsidi e kilogram.
