23 Aug

Gubernur Kalteng Laporkan Penanganan Karhutla ke Presiden Serta  Minta Dukungan Dana Pemerintah Pusat

Palangka Raya, Kanalkalteng.com  – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melaporkan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Laporan itu memuat lonjakan titik panas, kondisi kualitas udara, kesiapan ribuan personel, hingga kebutuhan tambahan armada pemadaman saat puncak musim kemarau Agustus 2026.

Baca juga: Polisi Tangani 51 Kasus Karhutla, 13 Orang Tersangka dan 4 Korporasi Didalami

Data Posko Penanganan Darurat Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah per 21 Agustus 2026 mencatat 19.992 titik panas atau hotspot dan 1.639 kejadian karhutla. Tim darat telah menangani lahan terbakar seluas 4.499,21 hektare.

Analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan memperkirakan luas area terbakar mencapai 7.634,46 hektare. Perbedaan angka tersebut mencerminkan perbedaan basis penghitungan antara luasan yang ditangani tim darat dan estimasi area terbakar dari analisis citra satelit.

Laporan tersebut disampaikan Gubernur kepada Presiden pada Minggu (23/8/2026), mencakup situasi karhutla, kesiapan sumber daya manusia dan peralatan, mobilisasi personel gabungan, serta kebutuhan dukungan pemerintah pusat.

Agustus Jadi Periode Kritis

Kalimantan Tengah menempati peringkat kesembilan dari 38 provinsi secara nasional untuk luas karhutla sepanjang Januari hingga Juni 2026. Pemerintah daerah menaruh perhatian khusus karena intensitas kebakaran meningkat menjelang puncak musim kemarau.

Analisis Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng menunjukkan Agustus menjadi periode peningkatan karhutla paling signifikan sepanjang tahun ini. Selama 18 hari pertama Agustus, tercatat 14.659 hotspot, 798 kejadian karhutla, dan 2.824,42 hektare lahan terbakar.

Akumulasi dalam 18 hari tersebut telah melampaui catatan gabungan Januari hingga Juli 2026. Kondisi itu menandakan karhutla masih menjadi ancaman serius yang membutuhkan pencegahan dan penanganan secara menyeluruh.

Tiga Wilayah Sangat Tidak Sehat

Peningkatan kebakaran turut memengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Data ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup per 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB menunjukkan tiga dari enam stasiun pemantauan aktif berada dalam kategori sangat tidak sehat.

Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, serta Buntok di Kabupaten Barito Selatan tercatat dalam kategori sangat tidak sehat. Palangka Raya, Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya berada pada kategori tidak sehat.

Pemerintah Provinsi Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026. Status tersebut berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

Sejumlah daerah juga menetapkan status tanggap darurat karhutla, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Barito Selatan.

10.700 Personel dan Dukungan Udara

Sebanyak 10.700 personel dikerahkan secara terpadu untuk menghadapi karhutla di Kalimantan Tengah. Kekuatan ini melibatkan BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Manggala Agni, Damkar, Kesatuan Pengelolaan Hutan, serta 5.303 relawan dari Masyarakat Peduli Api, TSAK, Balakar, dan Redkar.

Dukungan operasi udara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencakup satu pesawat Cessna Hybrid untuk Operasi Modifikasi Cuaca, satu helikopter patroli udara, serta empat helikopter water bombing. Operasi modifikasi cuaca telah dilakukan dalam tiga periode.

Penanganan di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, mulai dari keterbatasan dan kebutuhan peremajaan peralatan pemadaman, akses menuju titik kebakaran yang sulit, ketersediaan air, hingga dukungan operasional.

Pemprov Kalteng mengusulkan percepatan penambahan hingga tujuh helikopter water bombing yang direncanakan ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun. Armada tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan respons ke wilayah barat Kalimantan Tengah.

Usulan lain mencakup tambahan kendaraan operasional, pompa portabel, selang, nozzle, tangki air, serta alat komunikasi bagi TNI, Polri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga mengharapkan dukungan Dana Siap Pakai dari BNPB serta pembangunan sumur bor dan embung di kawasan rawan karhutla dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian/lembaga terkait.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menekan dampak Karhutla selama puncak musim kemarau,” tegas Agustiar.

Laporan kepada Presiden tersebut menjadi dasar penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan efektif di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Penulis: Yanti

Editor  : Surya