|
21
Aug
|
DPRD Kalteng Minta Warga Waspada Kejahatan Ekonomi |
kanalkalteng.com, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi kejahatan serta aktivitas uang ilegal yang bisa merugikan banyak pihak. Ia menyebut, maraknya kasus penipuan seperti investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga peredaran uang palsu sangat meresahkan dan harus diantisipasi bersama.
Baca juga: 120 KK Terdampak, Desa Sei Ubar Mandiri Terendam Banjir Hingga Setengah Meter
Menurut Ansyari, masyarakat perlu bijak dalam menerima tawaran investasi maupun pinjaman. Apabila asal-usul suatu sumber tidak jelas, sebaiknya dihindari agar tidak menimbulkan kerugian.
“Saya juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Tawaran seperti itu justru sering menjadi modus penipuan,” ucapnya, Kamis (21/8/2025).
Selain itu, ia mengingatkan agar masyarakat lebih teliti dalam melakukan transaksi uang tunai. Keaslian uang yang diterima perlu diperiksa, terutama ketika bertransaksi dengan orang yang tidak dikenal. Bila menemukan indikasi uang palsu, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pihak berwajib agar tidak ada korban dari aksi kejahatan keuangan.
Ansyari menegaskan, DPRD Kalimantan Tengah akan terus mendorong pemerintah daerah agar memperketat regulasi serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keuangan. Hal ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari praktik ekonomi ilegal.
“DPRD Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan ekonomi dan aktivitas uang ilegal. Salah satunya melalui regulasi yang lebih tegas dan pengawasan terhadap lembaga keuangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai peran aparat penegak hukum juga sangat penting dalam menjaga rasa aman. Karena itu, koordinasi lintas sektor, baik dari kepolisian, OJK, maupun pemerintah daerah harus diperkuat.
“Saya berharap dengan kewaspadaan masyarakat, dukungan pemerintah, serta peran aparat penegak hukum, kasus kejahatan ekonomi dan aktivitas uang ilegal dapat diminimalisir, bahkan dicegah sejak dini,” pungkasnya. (Redaksi)
