14 Oct

DPRD Kalteng Sebut Pengelolaan Anggaran 2026 Jadi Tantangan Pemerintah Daerah

kanalkalteng.com, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, menegaskan pengelolaan anggaran tahun 2026 akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah menyusul adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Baca juga: Harga Elpiji Nonsubsidi Meningkat,  Warga Kotim Khawatir Gas untuk Rakyat Miskin Ikut Terdampak

Ia menjelaskan, berdasarkan KUA-PPAS yang disampaikan pemerintah, proyeksi APBD Kalteng tahun 2026 mencapai Rp7,1 triliun lebih. Jumlah tersebut berkurang sekitar Rp2 triliun setelah adanya penyesuaian dana transfer.

“Hal ini juga sudah disampaikan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna. Pemerintah diminta memperkuat strategi penggunaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Ansyari usai rapat paripurna, Selasa (14/10).

Dengan berkurangnya anggaran, pemerintah diminta berhati-hati dalam menentukan prioritas. Sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan program yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah harus tetap diutamakan.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, pengurangan anggaran tentu berdampak pada sejumlah kegiatan pemerintah. Beberapa program harus dikurangi porsinya, bahkan ada yang kemungkinan ditunda pelaksanaannya.

“Sudah pasti ada konsekuensinya. Kalau anggaran turun, tidak mungkin semua kegiatan bisa terlaksana. Harus dilihat mana yang paling penting, sementara kegiatan yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas perlu dikurangi,” ujarnya.

Ansyari menegaskan, kondisi ini menuntut kreativitas dan ketegasan pemerintah dalam mengelola anggaran agar pembangunan tetap berjalan.

“Meski anggaran berkurang, pemerintah daerah tetap harus menjaga konsistensi terhadap program pembangunan agar target yang ditetapkan bisa tercapai,” pungkasnya. (redaksi)