|
21
Mar
|
Arton Sebut Sinergi Antar Kepala Daerah Penting Untuk Tingkatkan Jiwa Anti Korupsi |
kanalkalteng.com, Palangka Raya - Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S Dohong menilai, penting adanya sinergi yang kuat antar kepala daerah untuk meningkatkan jiwa anti korupsi dalam memajukan pembangunan di daerah ini.
Baca juga: Harga Elpiji Nonsubsidi Meningkat, Warga Kotim Khawatir Gas untuk Rakyat Miskin Ikut Terdampak
"Bersama kita gelorakan semangat anti korupsi dengan sinergi antara masing-masing kepala daerah dan ketua DPRD, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota," katanya, Jumat, (21/3/2025).
Dia mengungkapkan, beberapa waktu lalu ia mengikuti secara langsung rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Jogja Expo Center (JEC) Jogjakarta.
Rapat koordinasi tersebut menurutnya mengangkat tema 'Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah'.
Rapat koordinasi tersebut dinilai merupakan langkah strategis dan patut disambut baik, terlebih hal tersebut sangat berguna bagi pembangunan daerah seperti Kalimantan Tengah.
"Kami menyambut baik acara ini, dan ini momentum bagi kita terus menggelorakan semangat anti korupsi serta memahami perilaku anti korupsi itu sendiri," ucapnya.
Arton juga mengungkapkan, dalam rapat koordinasi tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto menitipkan pesan kepada para kepala daerah yang hadir untuk menjadi contoh pencegahan perilaku anti korupsi.
Selain telah menjadi sumpah dan janji para kepala daerah dan ASN, perilaku anti korupsi juga merupaka upaya menjaga kepercayaan masyarakat kepada jalannya birokrasi di Indonesia.
"Untuk itu, sebagai pemimpin di daerah itu harus memberikan contoh teladan yang baik bagi bawahannya, serta pro bagi pencegahan korupsi," ujarnya.
Arton menambahkan, dengan adanya sinergi yang kuat antar kepala daerah, maka komunikasi terjalin dengan baik sehingga ketika terjadi kendala dapat segera mendapatkan solusi.
"Jadi kedepan ketika ada pembangunan yang menjadi kewenangan bersama, seperti antar kabupaten, antar kabupaten atau kota dengan provinsi, itu bisa diselesaikan dengan duduk bersama mencari solusi terbaik," pungkasnya. (Sur/OR1)
