30 Jul

Gubernur Kalteng Minta Bupati Walikota Jangan Ragu Tetapkan Status Siaga Karhutla

Palangka Raya, Kanalkalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rakor berlangsung di Aula Jayang Tingang Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026).

Baca juga: Polda Kalteng Produksi 1.607 Jerigen X-Fire untuk Percepat Pemadaman Karhutla Gambut

Rapat dipimpin Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Kepala BNPB RI Suharyanto guna mengevaluasi kondisi di lapangan sekaligus merumuskan langkah strategis menghadapi puncak musim kemarau.

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan curah hujan yang masih terjadi pada penghujung Juli harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat kesiapsiagaan seluruh satuan tugas karhutla sebelum memasuki puncak musim kemarau.

"Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026," tegas Agustiar Sabran.

Gubernur juga menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar responsif terhadap potensi karhutla di wilayah masing-masing serta tidak ragu menetapkan status siaga darurat apabila kondisi mengharuskannya.

"Saya minta para Bupati dan Wali Kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera geser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke SKPD terkait untuk kelancaran operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel. Duduk bersama unsur Forkopimda, ambil keputusan cepat selama akuntabilitas dan aturan hukum dipegang teguh," imbuhnya.

Menurut Gubernur, langkah cepat dan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, Forkopimda, BNPB, TNI, Polri, BPBD, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

Ia berharap seluruh daerah di Kalimantan Tengah terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mengoptimalkan upaya pencegahan agar dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalkan. (SUR/OR1)